Pemerintah Akan Dapat Vaksin Sinopharm Untuk Vaksinasi Mandiri

Vaksin Mandiriyang didorong oleh badan usaha dan badan hukum mendapatkan lampu hijau dari pemerintah. Meskipun sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menolak adanya rencana ini. “Untuk vaksin Covid-19 kami belum ada informasi harga, merek, dan pelaksanaannya kapan. Saat ini kami masih menunggu instruksi dari pemerintah terkait hal tersebut,” kata customer support RS Bunda Group, Sabtu (12/12/2020).

Syarat kedua, kata Laura, merek vaksin mandiri tidak boleh sama dengan merek vaksin yang digunakan untuk masyarakat. Itulah hal-hal yang perlu dilakukan sebelum dan setelah vaksinasi COVID-19. Secara umum, vaksin COVID-19 yang kini disediakan pemerintah cukup aman dan efektif untuk mencegah infeksi virus Corona.

Dalam pelaksanaannya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan pendaftaran vaksin Covid-19 mandiri menunggu izin Kementerian Kesehatan . “Sehari artinya hampir satu juta. Ini angka yang besar sekali. Negara lain enggak punya puskesmas, kita memiliki. Yang tiap tahun vaksinasi imunisasi pada anak-anak kita. Vaksin Covid-19 juga jangan sampai terlambat,” tandas Jokowi. “Karena kita punya kekuatan. 30 ribu lebih orang vaksinator, lebih 30 ribu rumah sakit, 30 ribu puskesmas yang bisa kita gerakan. Satu hari bisa mengerjakan 30 orang yang divaksin,” ungkapnya. Namun demikian, Jokowi masih pertimbangkan beberapa hal sebelum memberikan izin kepada perusahaan untuk lakukan penyuntikan vaksin Covid-19 secara mandiri. “Akselerasi vaksin melalui program mandiri akan disiapkan regulasinya karena akan dibeli sektor industri tertentu,” ujar Airlangga dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Kamis (21/1/2021).

Cara Vaksin Covid Mandiri

Tapi mengenai harga vaksin sampai sekarang belum diketahui berapa harga pasnya. Dilansir dari GridHealth.id, Menristek dan Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro memaparkan bahwa harga vaksin 5 dolar USD atau Rp 73 ribu per satu kali suntik. Nakita.id – Vaksin Covid-19 telah memasuki tahap pengujian terakhir, dan kita diminta untuk bersiap-siap melakukan vaksin Covid-19. Tanggal 2 Maret 2020, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo didampingi Menkes kala itu Terawan Agus Putranto umumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia.

Irma menganggap vaksinisasi mandiri merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Laura menambahkan, pemerintah sudah menyiapkan beberapa tahapan untuk bisa mencapai target 70 persen vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Kata dia, tahapan tersebut jangan sampai terganggu dengan adanya rencana vaksinasi mandiri. Ahli Ilmu Epidemiologi dari Universitas Airlangga , Laura Navika Yamani mengatakan, syarat pertama adalah vaksin mandiri tidak boleh mengganggu jatah vaksinasi untuk masyarakat yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya tidak boleh mengganggu jatah vaksinasi untuk masyarakat dari pemerintah. Sebelumnya, pemerintah berencana menggratiskan vaksin ke 32 juta warga Indonesia saja.

Jokowi menyadari bahwa vaksinasi di Indonesia membutuhkan waktu lama karena ada 70 persen atau 182 juta penduduk yang harus divaksin. Meskipun begitu, vaksin yang diberikan pemerintah akan diberikan secara free of charge. Pelaksanaan vaksin Covid-19 akan dilakukan setelah mendapat konfirmasi dari pemerintah bahwa rumah sakit swasta diizinkan untuk melakukan vaksinasi. Rosan bilang, vaksinasi mandiri ini juga terbuka untuk perusahaan yang tak tergabung dalam Kadin. Saat ini, Rosan tengah melakukan sosialisai terkait pelaksana vaksinasi mandiri ini, mulai dari jenis vaksin hingga tata cara vaksinasi mandiri. Perusahan stage menengah hingg kecil pun ingin menjadi pelaksanan vaksinasi mandiri.

Laporan tersebut meliputi jumlah individu, nama, alamat, serta Nomor Induk Kependudukan. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa jenis vaksin untuk Vaksinasi Mandiri harus berbeda dengan jenis vaksin yang digunakan untuk program pemerintah. Pembukaan preorder vaksin virus corona (Covid-19) jalur mandiri mulai dilakukan oleh beberapa rumah sakit di Indonesia. Persetujuan, alokasi vaksin, serta jadwal vaksinasi akan diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, sebelum vaksinasi dilaksanakan.

Dengan asumsi dua kali suntik plus 15%, maka complete kebutuhan 426 juta dosis. Jokowi menargetkan program vaksinasi di Indonesia bisa kelar dalam waku 12 bulan. Peran swasta dalam vaksinasi mandiri sangat penting untuk mewujudkan herd immunity atau imunitas kelompok. Dengan peran swasta dalam vaksinasi gotong royong, beban APBN bisa dikurangi dan masa vaksinasi bisa diperpendek hingga kurang dari satu tahun.

Silakan klik link dibawah untuk mendapatkan formulir pendaftaran vaksinasi COVID-19. Rosan menjelaskan dari 2.000 perusahaan swasta yang sudah mendaftar, paling banyak bergerak di sektor perbankan dan tekstil. Tak semua jenis hand sanitizer dan disinfektan mampu membunuh virus penyebab Covid-19. Untuk mempercepat vaksinasi tahap II, dr Maxi mengatakan, Kementerian Kesehatan menggunakan empat metode. Sedang Presiden Indonesia menargetkan 12 bulan selesai vaksin,” pungkas Budi. Selain Sinovac, Novavax, Astrazeneca, Pfizer, dan Moderna, pemerintah lewat Bio Farma juga memesan vaksin Johnson & Johnson.